KOTA BANDUNG,– Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Bedi Budiman memandang Aparatur Sipil Negara (ASN) rawan masuk dan terseret pusaran paham intoleransi dan radikalisme.
Terlebih, kata Bedi, ASN merupakan warga yang berkarier dan mendapat peran strategis dalam keberlangsungan negara serta memiliki akses ke dalam sistem negara seperti pendidikan, keuangan, dan sektor lainnya.
“Kalau ASN berbeda pandangan dalam menerapkan nilai-nilai bernegara atau katakanlah terpapar radikalisme ini tentu sangat berbahaya. Ini sangat serius dan semua harus mawas diri,” kata Bedi.
Jelang tahun politik tahun 2024 mendatang, Bedi mengingatkan agar ASN juga TNI, Polri, Kejaksaan dan instrumen lainnya dapat menjadi perekat serta tidak hanyut dalam pertarungan politik yang menyerang sendi-sendi bangsa ini.
Karena, kata dia, pada masa kontestasi politik rawan muncul kasus-kasus yang tidak mencerminkan sikap saling menghormati perbedaan, isu SARA dan intoleransi.
“Tahun 2024 adalah masa kontestasi politik, dimana Pilpres, Pileg dan Pilkada serentak digelar ditahun yang sama. Hal ini tentu akan berdampak pada suhu politik yang luar biasa. Saya berharap kepada komponen yang berada di pemerintahan TNI Polri, ASN, Kejaksaan dan lainnya agar menjadi katalis atau perekat rakyat Indonesia,” ungkap politisi PDI Perjuangan ini.
Menurut Bedi, Pemilu 2019 harus menjadi pembelajaran dimana pada masa itu bangsa ini terbelah lantaran berbeda pilihan.
Ia percaya, ASN, TNI, Polri, Kejaksaan dan instrumen lainnya mampu bersinergi menjadi satu kekuatan efektif untuk mengawal masyarakat pada tahun politik.
“Saya percaya karena pada pandemi covid 2020 ternyata sinergitas ASN, TNI, Polri sampai ke lini terbawah menjadi kekuatan yang efektif untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat, penegakan aturan, tanggap darurat dan lainnya. Belajar dari situ, maka fitrahnya kita adalah bangsa yang bergotong royong, inilah kekuatan dan kearifan diri kita sebagai bangsa Indonesia,” bebernya.
Bedi mengatakan wawasan kebangsaan ini harus tercermin dalam seorang ASN agar marwahnya kembali muncul,
“ASN bukan hanya seorang profesional yang tanpa value nilai-nilai kebangsaannya, bukan hanya sekedar profesional yang melek teknologi. Tapi wawasan kebangsaan itu adalah jatidiri dia sebagai bangsa indonesia. Jangan sampai terpengaruhi value-value atau ideologi lain,” tandas legislator dari daerah pemilihan Jabar X (Kota Banjar, Ciamis, Pangandaran, dan Kuningan) ini. (adv)