BANDUNG-Manajemen kuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar akan jadi percontohan nasional, khususnya dalam pendanaan obligasi daerah. Demikian mengemukan dalam pertemuan antara Kemenko bidang Perekonomian dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil di Gedung Sate Bandung, Senin (3/7/2023).
Gubernur Jabar Ridwan Kamil (Emil) mengatakan bahwa manajemen keuangan Pemprov Jabar dianggap sangat baik, sehingga mempercepat pembangunan melalui sumber pendanaan obligasi daerah konvensional maupun sukuk. “Maka Jabar akan dijadikan pilot project untuk mempercepat pembangunan melalui sumber pendanaan obligasi daerah konvensional atau syariah yaitu sukuk,” kata Emil.
Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBD hanya mampu mencukupi 10 persen dari yang dibutuhkan.Untuk itu Jabar telah mencantumkan obligasi daerah sebagai salah satu kolaborasi pendanaan pembangunan selain APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota, dana umat, pinjaman daerah, dana CSR, dan KPBU.
“Kalau hanya mengandalkan APBD saja waktunya terlalu panjang maka harus ada inovasi mempercepat itu khususnya untuk infrastruktur. Kalau infrastruktur dibangunnya di awal maka dia akan mengakselerasi ekonomi-ekonomi yang menjadi fasilitasi dari infrastruktur itu,” kata dia.
Jabar membutuhkan dana sebesar Rp800 trilyun untuk mengejar mimpi infrastuktur yang sangat paripurna. Sedangkan dalam 5 tahun pembangunan infrastruktur hanya sanggup Rp50 trilyun.
“Dalam 5 tahun infrastruktur kita hanya sanggup Rp50 trilyun. Jadi butuh 80 tahun untuk mengejar infrastruktur menjadi sangat paripurna,” kata dia.
(Mels)
