KOTA BANDUNG,– Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan R. Yunandar Rukhiadi Eka Perwira ST,. ME mengungkapkan berbagai upaya harus dilakukan untuk memperkuat kompetensi inovatif UKM, membangun tatanan perdagangan yang adil, melindungi area bisnis UKM, secara aktif mempromosikan strategi pertumbuhan win-win dan dukungan untuk memperkuat otonomi UKM.
“Meski Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah membuat sejumlah program untuk meningkatkan UMKM, menurut dia, tetap ada kendala yang dialami oleh para pelakunya,” ujar Yunandar.
Salah satu kendala, kata Yunandar, adalah masih banyaknya kegiatan dan transaksi yang dilakukan secara konvensional.
“Dalam hal ini, bantuan teknis diperlukan untuk mendukung pengembangan UMKM. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini adalah penggunaan teknologi digital yang dapat membuka lebih banyak peluang bagi UMKM untuk meningkatkan penjualan mereka dan memperluas jangkauan pasar mereka,” ucapnya.
Yunandar mengatakan, teknologi digital juga dapat membantu UMKM mendapatkan informasi pasar.
Platform media sosial seperti Facebook, Instagram, X (twitter), dan lainnya memungkinkan UMKM untuk mempelajari kebutuhan dan keinginan pelanggan serta mengembangkan tren pasar.
Dengan informasi ini, UMKM dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat saat mengembangkan produk dan strategi pemasaran,” kata dia menjelaskan.
Dirinya turut memandang penguatan UMKM serta wirausaha di Jawa Barat penting dilakukan, mengingat sektor ini memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional serta membuka luas lapangan kerja.
“Pasca pandemi Covid-19, perekonomian nasional mulai pulih, dan saat ini saatnya untuk memperkuat sektor UMKM yang sangat terdampak dengan pandemi,” kata dia.
Selain menengok kebijakan Pemerintah Korea Selatan, pria yang akrab disapa Kang Yunandar ini juga menyinggung cara atau pola Pemerintah Surabaya, dalam mengelola UMKM.
“Kota yang berada di Jawa Timur ini mengeluarkan berbagai program pemberdayaan UMKM,” tandasnya. (adv)
