KOTA BANDUNG,- Ketua Komisi I DPRD Jabar Bedi Budiman mendorong agar desa terlibat aktif dalam program kegiatan ketahanan pangan.
Terlebih saat ini masyarakat dunia dikhawatirkan dengan ancaman krisis pangan yang disebabkan oleh kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan lingkungan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
“Ancaman resesi dan krisis pangan mulai menghantui sejumlah negara di dunia, karena itu pelibatan masyarakat desa dalam program ketahanan pangan sangat dibutuhkan,” kata Bedi.
Bedi juga mengungkapkan pentingnya peran pemerintah atau stakeholders sebagai fasilitator dalam mewujudkan ketahanan pangan desa.
Seperti misalnya untuk lahan kata Bedi, Pemerintah Desa dapat bekerjasama dengan Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan atau Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH).
Kemudian untuk tata kelola pendistribusian barang atau hasil produksi, imbuhnya, Pemdes dapat bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar pengelolaan pasar terkendali.
“Untuk teknologi informasi dapat bersinergi dengan Diskominfo. Dapat juga bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. Jadi semakin banyak stakeholder yang bersinergi dengan Pemdes semakin cepat terwujud ketahanan pangan di desa,” ungkapnya.
Sebagai daerah penyangga ibu kota, kata Bedi, Provinsi Jawa Barat terdiri dari 5311 desa sehingga bisa disebut satu desa besar.
Karena itu, Bedi menegaskan bahwa desa memegang peranan penting dalam keberhasilan pembangunan.
“Pembangunan Indonesia ke depan harus dimulai dari desa. Karena membangun Indonesia subtansinya adalah membangun pedesaan,” tandasnya. (adv)
