CIAMIS,- Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat apresiasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ciamis pada tahapan persiapan Pemilu Serentak 2024. Hal itu dilihat dari komitmen yang tinggi dari Bawaslu dalam menyiapkan prosedur yang harus dilakukan dalam melaksanakan tupoksinya.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Bedi Budiman, menyebutkan, semangat Jawa Barat Aman Dan Tenang (Jabar Anteng) yang sudah dideklarasikan pada tingkat kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) harus diikuti di tingkat kabupaten kota di Jawa Barat.
Sebab, penyelenggaraan pemilu serentak bukan hanya sekedar kontestasi para calon legislative saja tetapi juga merupakan pesta demokrasi. Sehingga perlu ada komitmen yang sungguh-sungguh bagi para penyelenggaraan pemilu.
“Kami ingin memastikan sejauhmana persiapan tahapan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Ciamis ini. Forkopimda dan ketua partai di Jabar sudah menggaungkan Jabar Anteng bahwa penyelenggaraan pemilu harus berlangsung kondusif jujur dan adil aman dan tenang,” ujar Bedi di Kantor Bawaslu Kabupaten Ciamis, baru-baru ini.
Oleh sebab itu, tambahnya, kesiapan di daerah juga menjadi penting dan harus sejalan dengan adanya kesiapan dan persiapan yang sungguh-sungguh.
Hal ini dapat dilihat bahwa di Bawaslu Kabupaten Ciamis berkomitmen menegakkan semangat kondusifitas yang sama. Kenapa demikian, karena untuk meminimalisir kekeliruan ataupun segala bentuk ketidakadilan yang menjadi pemicu kericuhan.
“Salah satu indikasinya seperti diperlakukan tidak adil dan adanya kesewenang-wenangan, serta ada kecurangan yang harus bias dibuktikan secara aturan dimana masyarakat tentu akan merasa dirugikan dan berpotensi menjadi biang kericuhan. Inilah yang menjadi perhatian khususnya Komisi I agar hal-hal yang dapat memicu kericuhan dapat dihindari,” tandas legislator dari daerah pemilihan Jabar 13 (Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Kuningan)
Selain itu, Bedi juga meminta agar para Aparatur Sipil Negara (ASN) agar selalu dapat menjaga netralitas sebagai apartur Negara. Tidak terkecuali unsur TNI dan Polri yang menjadi pengaman dikala politisi sedang berkontestasi.(adv)
