KOTA BANDUNG,- Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Bedi Budiman berharap Dinas Pemberdayaan Dan Masyarakat Desa Kabupaten/Kota di Jabar membuat Peraturan Kepala Daerah terkait penetapan batas desa. Hal ini perlu dilakukan untuk mengatasi persoalan penetapan batas desa di Jabar yang kerap terjadi. “Setelah keluar peraturan kepala daerah, dari situ akan lengkap menindaklanjutinya ke jenjang…
BANDUNG – Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bandung sebagai lembaga pemerintah yang menjadi salah satu Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) menggelar Pelatihan dan Sertifikasi untuk Desainer Grafis, 5-6 Maret 2024. Kegiatan tersebut diselenggarakan melalui kolaborasi dengan Dinas Pariwisata dan…
BANDUNG,- Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Bedi Budiman mengungkapkan batas desa sangat diperlukan secara presisi yang bertujuan untuk memastikan kewilayahan dari desa. Menurut Bedi, karena kewilayahan desa di Jawa Barat ini beragam, perlu kajian yang lebih mendalam yang disesuaikan dengan luas wilayah. Misalnya ada wilayah yang sangat padat sampai 100 ribu jiwa, tentu…
KOTA BANDUNG,- Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, R. Yunandar R. Eka Perwira, berharap petani tidak lagi menjual hasil perkebunannya dalam bentuk bahan baku. Dengan demikian ia berharap agar kesejahteraan petani dapat meningkat. “Pemerintah daerah harus mendorong petani melakukan nilai tambah produk, dengan tidak lagi menjual hasil perkebunannya dalam bentuk bahan baku. Caranya dengan…
PURWAKARTA,- Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Bedi Budiman menilai penetapan batas desa berpengaruh besar terhadap rencana pemekaran desa. Menurut Bedi, batas desa ini sangat diperlukan secara presisi yang bertujuan untuk memastikan kewilayahan dari desa. Terutama adanya kepastian hukum mengenai batas teritori yang akan bermanfaat untuk kedepannya untuk pemekaran. Secara keseluruhan pemekeran desa saat…
KOTA BANDUNG,- Komisi II DPRD Jabar mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menjadikan Dinas Kehutanan menjadi salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) prioritas oleh DPRD Jabar. DPRD Jabar bermaksud untuk menjadikan Dinas Kehutanan sebagai salah satu prioritas dalam APBD supaya target yang sudah ditentukan bisa terealisasi sesuai Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)…
KOTA BANDUNG,- DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) mendorong pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Pasalnya, perda yang ada dinilai membutuhkan perbaikan dan harmonisasi dengan ketentuan undang-undang serta perkembangan terkini dalam sektor kepariwisataan. Di Jabar sudah ada Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Namun, anggota Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Jabar R…
KOTA BANDUNG,- PDI Perjuangan Jawa Barat menerima maklumat dari Forum Rakyat Menggugat terkait dinamika demokrasi dan politik yang terjadi di Indonesia saat ini. Maklumat ini diterima Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono melalui Bendahara Ineu Purwadewi Sundari di Kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Jalan Pelajar Pejuang 45 Bandung, Sabtu 2 Maret 2024….
GARUT,- Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat (Dishub Jabar) menyelenggarakan kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Perhubungan se-Jawa Barat Tahun 2024 di Hotel Harmoni, Kabupaten Garut, Selasa, 27 Februari 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh unsur perhubungan di tingkat daerah dan nasional. Pada tingkat Pemerintah Pusat dihadiri oleh Direktur Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan Kepala…
JAKARTA,- Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (p) TB Hasanuddin menegaskan bahwa dalam militer saat ini tidak ada istilah pangkat kehormatan lagi . Menurutnya, bila seorang prajurit TNI berprestasi dalam tugas atau berjasa maka sesuai aturan dan UU diberikan tanda kehormatan atau tanda jasa. Hal ini diungkapkan Hasanuddin menyusul rencana Presiden Joko Widodo yang…
