KOTA BANDUNG,- Provinsi Jawa Barat menduduki urutan keempat kerawanan pada skala nasional.
Terkait hal itu, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Bedi Budiman meminta kepada pemangku kepentingan terkait, untuk meningkatkan kewaspadaan mengantisipasi kerawanan konflik jelang Pemilu 2024.
“Kontestasi Pemilu 2019 silam dapat menjadi bahan pemetaan baik bagi Komisi Pemilihan umum (KPU), Bawaslu, TNI, Polri serta pemerintah daerah, guna melakukan mitigasi terhadap semua kemungkinan yang dapat memicu ekses negatif dalam pesta demokrasi lima tahunan di tahun depan,” kata Bedi Budiman.
Bedi mengatakan Komisi I DPRD Jawa Barat konsentrasi betul dengan antisipasi kerawanan Pemilu 2024 di Jabar. Terlebih, kata Bedi, pada Pemilu 2019 silam Jabar selalu terkena dampak secara langsung dari isu atau aksi, termasuk dampak dari isu tertentu dalam setiap perhelatan politik di Indonesia.
Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, salah satu sumber masalah munculnya konflik adalah berita bohong atau hoaks yang kerap berseliweran di sosial media, dilakukan oleh oknum tertentu guna memperkeruh kondusivitas pelaksanaan Pemilu.
Ia berharap hal ini dapat diantisipasi, agar jangan sampai menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.
“Komisi I DPRD Jawa Barat) bersama TNI, Polri dan pihak terkait sudah membahas hal ini, dan kita sudah melihat kesiapannya. Jabar memang harus sudah siap mengantisipasi karena Jabar menjadi provinsi paling kompleks,” ucapnya.
Tidak hanya itu, money politic atau politik uang sambung Bedi juga harus dapat dicegah, lantaran pada perhelatan Pemilu sebelumnya, persoalan tersebut menjadi pelanggaran tertinggi di Jawa Barat. Maka dari itu dia berharap, sumber-sumber masalah seyogianya dapat diantisipasi sejak jauh hari guna mewujudkan Pemilu yang bersih di Jabar.
“Iya money politic juga menjadi fokus kita (Komisi I DPRD Jawa Barat). Politik uang sangat berbahaya bagi kualitas Pemilu dan demokrasi,” tandasnya. (adv)
