KOTA BANDUNG,- Sektor pariwisata menjadi magnet tersendiri bagi Pemerintah Daerah Jawa Barat sebagai penggerak roda ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.
Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat R. Yunandar Rukhiadi Eka Perwira ST,. ME merujuk Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Desa Wisata, Pemprov Jabar terus mendorong kemajuan kepariwisataan daerah melalui Desa Wisata yang merupakan inovasi pembangunan ekonomi desa yang bertumpu pada sektor primer (kegiatan pertanian) dikolaborasikan dengan sektor tersier (kegiatan pariwisata) dan tetap memelihara kelestarian alam serta keluhuran nilai budaya dan adat istiadat.
Setelah sempat terpuruk, Pemprov Jabar kini harus memperkuat ketahanan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar pemulihan pasca pandemi covid-19.
“Konsep SMART TOURISM merupakan penerapan teknologi informasi dalam pengembangan pariwisata yang memiliki visi bahwa pembangunan kepariwisataan adalah untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global,” ujar dia.
Sejumlah strategi dapat diimplementasikan Pemprov Jabar untuk membangun pariwisata seperti termaktub dalam kata SMART yang dapat diartikan sebagai singkatan dari Specific Destination, Market Oriented, Adapted To Digital Economy, Rebranding Image dan Transforming The Safety Standard.
Specific Destination
Di Jawa Barat sejumlah sektor dapat menjadi Specific Destination atau destinasi yang khas seperti wisata alam yang meliputi Perkebunan (Kopi, Teh dan persawahan); Taman dan Hutan (Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi); Pegunungan dan Bukit; serta Sport Tourism atau olahraga wisata seperti hiking, bersepeda atau kemping.
Dengan potensi daya tarik wisata berbasis alam dengan keunikan, karakteristik dan budaya yang khas, Provinsi Jawa Barat tentu tak sulit mengembangkan destinasi wisata baru dengan membangun Desa Wisata.
Pembangunan Desa Wisata dapat dilakukan di masing-masing kota/kabupaten dan membentuk sistem informasi Desa Wisata sebagai agenda wisata. (adv)
