BANDUNG. – Indonesian Politics Research and Consulting menggelar diskusi publik bertajuk Forum Profesor Bandung: Catatan Kritis Akhir Tahun 2025 & Proyeksi 2026 Kinerja Walikota Bandung di Hotel Grandia, Senin (15/12/2025).
Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Muradi menerangkan, forum ini mengisi ruang-ruang yang tidak diisi oleh kampus.
“Kampus kan ada dewan profesor, dewan guru besar, tapi tidak terlalu ada linkage dengan operasional di lapangan,” ujarnya.
Maka itu, dalam forum tersebut banyak masukan yang sifatnya lebih teknis, mengaitkan antara kebijakan, kemudian teoretis dengan aplikasi di lapangan.
“Jadi poinnya itu sih. Kan baru sembilan bulan, belum setahun lah ya. Kita nunggu sama-sama pada evaluasi yang lebih detail,” imbuhnya.
Muradi menekankan Pemerintah Kota Bandung harus memiliki program prioritas yang menyentuh langsung masyarakat ditengah kondisi saat ini. Kemudian, dia menilai harus ada kolaborasi di internal Pemerintah Kota Bandung agar bisa mengelaborasi program unggulan atau yang menjadi prioritas. Selanjutnya adalah kolaborasi dengan pihak eksternal seperti kampus atau perguruan tinggi.
“Jadi saya kira yang ketiga paling penting adalah bagaimana kemudian ini disambut baik oleh teman-teman di pemkot, supaya ada linkage antara kampus dengan pemkot yang lebih teknis. Bukan hanya sebatas teori, tapi ini teknis,” jelasnya.
Saat disinggung apakah permasalahan hukum yang menimpa Wakil Wali Kota Bandung bakal mempengaruhi kinerja Pemerintah Kota Bandung, Muradi berpandangan hal itu tidak akan terlalu menganggu asalkan walikota, sekretaris daerah, dan dinas-dinas menjalankan perannya dengan maksimal.
“Saya kira banyak kejadian di beberapa kota dan kabupaten termasuk provinsi, yang salah satu (pimpinan daerah) bermasalah, kemudian bisa efektif juga berjalan. Karena bisa mengefektifkan tadi kolaborasi, koordinasi, dan programnya bisa kemudian diterima oleh publik secara terbuka,” terangnya.
Sementara, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku telah menunggu forum diskusi semacam ini. Dalam forum seperti ini pihaknya mendapat pandangan yang objektif serta masukan yang lebih konstruktif untuk kemajuan Kota Bandung.
“Selama ini kan kalau di Pemerintahan Kota Bandung itu pasti ada banyak kepentingan yang mesti kita akomodir. Kemudian, ada banyak juga subjektivitas. Ketika, contohnya, saya terlibat dalam rutinitas itu lama-lama, menurut saya yang pentingnya cuma yang rutin, sedangkan yang esensial, substansial, menurut hal-hal yang pandangan lebih objektif, bisa jadi kelewat,” tuturnya.
Dengan adanya kegiatan ini, diutarakan dia, bisa mempererat komunikasi antara birokrat dan akademisi, sehingga menghasilkan sesuatu yang bukan sekedar wacana. Farhan mengklaim jika pihaknya telah menjalin kerja sama atau nota kesepahaman dengan perguruan tinggi.
“Tapi pada saat bersamaan, tentu saja di setiap perguruan tinggi juga punya sosok-sosok yang bisa kita jadikan pegangan. Itu yang diperlukan,” pungkasnya.
