BANDUNG. – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat mensinyalir adanya ketidaksesuaian atau mismatch antara bantuan yang dikucurkan oleh Dinas Pendidikan maupun Kementerian dengan kebutuhan riil yang diajukan oleh pihak sekolah.
Hal tersebut terungkap saat Anggota Komisi V DPRD Jabar, Aceng Malki, melaksanakan kunjungan kerja ke SMKN 2 Kota Banjar dalam rangka meninjau langsung kondisi SMK Pusat Unggulan (PU), Senin (12/1/2026).
Aceng menekankan, sinkronisasi data menjadi kendala krusial yang harus segera dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia menilai, seringkali apa yang turun ke lapangan tidak sesuai dengan kondisi kebutuhan yang sebenarnya di sekolah.
”Yang paling pokok adalah adanya miss kebutuhan. Apa yang diberikan oleh Dinas atau Kementerian terkadang tidak sesuai dengan yang diajukan sekolah. Ke depan, data yang diberikan harus valid dan lengkap sehingga tidak ada kesalahan distribusi bantuan lagi,” tegas Aceng.
Selain masalah data, Komisi V juga menyoroti tingginya beban biaya operasional di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Menurut Aceng, terdapat ketidakseimbangan antara kebutuhan dasar praktik siswa dengan sumber anggaran yang diterima sekolah saat ini.
”Ada problem terkait pengeluaran SMK yang besar. Dana yang ada tidak menutupi pembiayaan untuk baju praktik dan bahan praktik siswa. Ini menjadi kendala serius bagi sekolah kejuruan,” jelasnya.
Ia memaparkan bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) saat ini belum mampu meng-cover seluruh biaya kebutuhan siswa, terutama untuk menunjang kegiatan praktik di sekolah.
Dalam kunjungan tersebut, terungkap pula bahwa SMKN 2 Kota Banjar masih menghadapi tantangan fisik dan sumber daya manusia guna mendukung statusnya sebagai SMK Pusat Unggulan, di antaranya:
Kekurangan ruang kelas (ruang belajar) yang memadai.Kurangnya tenaga pengajar untuk mendukung kurikulum Pusat Unggulan.
Menyikapi temuan tersebut, Aceng Malki berharap adanya perbaikan pola komunikasi antara Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kantor Cabang Dinas (KCD), dan Kepala Sekolah. Sinergi yang kuat dinilai sebagai kunci utama agar permasalahan di lapangan dapat teratasi dengan cepat dan tepat sasaran.
”Kami berharap ke depannya ada komunikasi yang bagus agar setiap permasalahan pendidikan, khususnya di SMK Pusat Unggulan, dapat segera teratasi,” pungkasnya
