KOTA BANDUNG,- Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jabar Bedi Budiman turut menanggapi terkait Kawasan Aglomerasi.
Politisi PDI Perjuangan ini berharap kawasan aglomerasi dalam Daerah Khusus Jakarta atau DKJ yang mencakup area Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Bodetabekjur) ini memiliki payung hukum yang jelas.
“Perlu ada payung hukum yang jelas sehingga pemerataan pembangunan dan keadilan bisa dirasakan oleh masyarakat,” kata Bedi Budiman saat dikonfirmasi.
Bedi melihat, daerah-daerah penyangga ini bakal berperan dalam kelangsungan hidup di kawasan pusat. Namun, dia khawatir ketimpangan tetap dialami masyarakat pinggiran jika tidak ada aturan yang memperhatikan dampak sosial, ekonomi, hingga lingkungan.
Menurut Bedi, salah satu aturan yang perlu menjadi perhatian adalah terkait rencana detail tata ruang dan wilayah, terutama jika ada rencana strategis nasional yang terpusat. Produk hukum yang ada juga diharapkan tidak tumpang tindih sehingga kawasan aglomerasi bisa dibangun dengan aturan yang lebih rigid.
”Pemerintah di Jabar itu berupaya keras membangun ketertinggalan. Perlu ada jaminan keadilan yang dirasakan masyarakat. Semangat ini yang menjadi nilai yang diharapkan hadir dalam otoritas kewenangan ini. Apalagi, Menteri Dalam Negeri juga menyatakan tidak ada kewenangan otonomi dan desentralisasi yang dilanggar,” tandasnya. (adv)
