BANDUNG. – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono menegaskan sikap politik partainya tetap kolaboratif dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi
Penegasan itu disampaikan usai pertemuan keduanya di Gedung Pakuan, Bandung, Selasa (30/12/2025).
Silaturahmi tersebut menjadi tindak lanjut absennya Dedi Mulyadi pada Konferensi Daerah (Konferda) PDIP Jawa Barat awal Desember lalu. Saat itu, Ono Surono baru saja dikukuhkan kembali sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar periode 2025–2030, bersama Sekretaris Chaerul Budi Mantini dan Bendahara Budi Sembiring.
“Komunikasi dan kolaborasi itu penting. Walaupun PDIP tidak mengusung Kang Dedi pada Pilgub lalu, kami sepakat mengawal visi Jabar Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata,” ujar Ono Surono.
Menurut Ono, terdapat banyak irisan antara visi gubernur dengan arah kebijakan PDIP hasil kongres partai, mulai dari pengendalian alih fungsi lahan, penanganan bencana, penguatan budaya, hingga toleransi sosial.
Ia menegaskan, PDIP Jawa Barat siap berada di barisan terdepan mengawal program-program gubernur.
“Masalah masyarakat tidak sederhana. Gubernur tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi itu mutlak,” katanya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut sikap tersebut. Ia menegaskan komitmennya untuk tetap membuka ruang kerja sama dengan PDIP, meski partai berlambang banteng itu tidak mengusungnya dan memilih posisi kritis dalam pemerintahan daerah.
“Kalau sudah janji, ya harus ditepati,” ujar Dedi
Dedi menjelaskan alasan pertemuan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral atas absensinya di Konferda PDIP karena tugas negara di Aceh.
Dedi menilai sikap kritis PDIP justru menjadi bagian penting dari demokrasi yang sehat.
“Mengisi ruang kritis itu budaya demokrasi. Di daerah, DPRD dan gubernur setara, tapi tetap harus kolaboratif,” ujarnya.
Ia juga menyebut banyak gagasan ideologis PDIP yang telah ia terapkan sejak menjabat bupati, termasuk dalam kebijakan pertanian dan kehutanan.
“Dulu kami sempat berbeda pandangan soal perhutanan sosial, tapi hari ini kita bersama,” katanya.
Dedi tak menutup kondisi riil Jawa Barat yang tengah menghadapi tekanan fiskal.
“Defisit anggaran itu nyata. Pendapatan menurun, dana bagi hasil 2024–2025 belum sepenuhnya cair,” ujarnya.
Pertemuan di Gedung Pakuan tersebut menjadi sinyal kuat meredanya ketegangan politik di Jawa Barat, di tengah tantangan defisit anggaran, persoalan lingkungan, dan kebutuhan kolaborasi lintas kekuatan politik menjelang akhir tahun
