BANDUNG. – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti ketimpangan distribusi tenaga pendidik yang dinilai belum sepenuhnya merata serta tidak sesuai dengan bidang keahliannya di sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Majalengka.
Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Jawa Barat.
Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung, menegaskan bahwa pemerataan tenaga pendidik menjadi salah satu kunci penting untuk mewujudkan pendidikan yang unggul dan berkeadilan. Ia menilai, persoalan ini harus mendapat perhatian serius dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
“Kami melakukan evaluasi terhadap sejumlah program, terutama pembangunan ruang kelas baru, unit sekolah baru, rehabilitasi, serta aspek pendukung lainnya yang berdampak langsung terhadap mutu layanan pendidikan,” ujar Yomanius saat melakukan kunjungan kerja ke Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX, Kabupaten Majalengka, Selasa (4/11/2025).
Kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari agenda evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan semester II Tahun Anggaran 2025. Melalui kegiatan itu, Komisi V DPRD Jabar berharap dapat memperoleh gambaran utuh mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerah, sekaligus menyusun rekomendasi untuk peningkatan mutu serta pemerataan pendidikan di Jawa Barat.
“Kami berfokus menyisir berbagai persoalan pendidikan di lapangan. Tentunya, akan ada solusi yang dihasilkan melalui koordinasi dengan dinas terkait,” ucapnya.
Lebih jauh, Yomanius menyebut ketersediaan tenaga pendidik sudah menjadi persoalan klasik di Jawa Barat, khususnya di wilayah pedalaman. Akses yang sulit dan masalah kesejahteraan guru kerap menjadi faktor utama ketimpangan tersebut.
“Kami juga ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai ketersediaan guru yang belum linear dengan mata pelajaran yang diampu. Sebab, selain memfasilitasi kemudahan akses pendidikan, kami juga berkomitmen memastikan kualitasnya sesuai amanat Undang-Undang dan Peraturan Daerah tentang Pendidikan,” pungkasnya.
