KOTA BANDUNG,- Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Bedi Budiman menegaskan berita bohong atau hoaks dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat.
Karenanya, ia mengingatkan pentingnya penguatan sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dengan pemerintah kabupaten dan kota dalam menanggulangi hoax alias berita bohong yang kerap meresahkan masyarakat.
“Itu suatu keharusan karena sinergi ini mutlak diperlukan. Karena kasus hoaks dari kabupaten dan kota, misalnya yang saat ini terjadi di Kabupaten A bisa saja terjadi di Kabupaten B dengan modus yang sama,” tutur dia.
Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan beragam hoaks banyak ditemui di internet hingga melalui pesan berantai. Hoaks alias berita bohong tersebut banyak yang menyudutkan pihak-pihak tertentu. Ada pula hoax dengan modus penipuan yang merugikan masyarakat.
“Jadi berita hoaks ini tidak hanya berkaitan dengan politik, tapi juga yang bermodus penipuan, ekonomi yang banyak merugikan masyarakat,” katanya.
Ia mendorong kehadiran pemerintah untuk bersinergi dengan berbagai pihak. Seperti Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk Organisasi Perangkat Daerah atau OPD untuk mengatasi penyebaran hoaks.
“Sinergi kelembagaan baik lintas lembaga seperti dengan pihak kepolisian maupun internal pemerintahan salah satunya, dinas pendidikan, kesbangpol untuk memerangi hoaks sangat diperlukan. (Termasuk) pelatihan peningkatan SDM dan peningkatan infrastruktur (dalam menanggulangi hoax),” ujarnya.
Terlebih, kata Bedi, Jawa Barat sebagai daerah pengguna internet tertinggi di Indonesia, yang jumlahnya mencapai 35,1 juta dan mayoritas mengakses media sosial dinilai sangat perlu literasi digital.
Literasi digital yang dilakukan pun tidak hanya mencakup kecakapan menggunakan media digital, tetapi memahami manfaatnya, keamanan hingga etika bermedia sosial.
Salah satunya, mencegah hoaks dengan tidak termakan judul provokatif, mengecek tanggal foto dan video, hingga memvalidasi sumber berita.
“Banyak masukan yang didapat dari kabupaten dan kota, dan kami mengharapkan ini akan menjadi tambahan informasi bagi kebijakan ditingkat provinsi,” tandas legislator dari daerah pemilihan Jabar 13 (Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Kuningan) ini. (adv)
