BANDUNG. – Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, 9 Desember 2025, dimanfaatkan Jurnalis Hukum Bandung (JHB) untuk kembali menguatkan sikap: korupsi harus diberantas tanpa kompromi, tanpa tebang pilih.
Ketua JHB, Suyono, menyebut korupsi sudah merusak hampir seluruh sendi negara. Pelayanan publik lumpuh, penegakan hukum pincang, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara tergerus.
“Korupsi hari ini ancaman nyata. Ia mematikan keadilan, menyengsarakan rakyat. JHB menyerukan kepada APH dan seluruh elemen masyarakat, basmi korupsi sampai ke akar-akarnya, termasuk kolusi dan nepotisme,” tegasnya.
JHB menyatakan dukungan penuh terhadap Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menjalankan tugas. Tetapi dukungan itu punya satu garis tegas, APH harus profesional, independen, berintegritas, dan tak boleh main pilih-pilih.
“Satu catatannya jelas: tidak boleh ada tebang pilih,” kata Suyono.
Menurutnya, siapapun pelaku korupsi apa jabatannya, siapa backing-nya, apapun kekuatan politiknya harus diproses dengan prinsip equality before the law.
“Tidak boleh ada perlakuan istimewa. Semua harus diproses objektif dan akuntabel demi keadilan masyarakat,” ujarnya.
Fokus perhatian JHB juga tertuju pada dugaan kasus korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang kini tengah ditangani Kejaksaan Negeri Bandung. JHB mendorong Kejari untuk membuka penanganan kasus itu secara terang, tegas, dan profesional.
“Publik menaruh harapan besar. Kasus ini jangan berhenti di permukaan. Tegas dan adil, itu cara menjaga kepercayaan publik,” tambah Suyono.
Momentum Hari Anti Korupsi juga menjadi penegasan peran JHB mengawal lewat kerja jurnalistik yang independen, berimbang, dan berpihak pada kebenaran.
“Perang melawan korupsi butuh keberanian dan konsistensi. Pers akan tetap di garda depan,” tutupnya.
Penasehat JHB, Alif Nur Anhar, menyampaikan apresiasi kepada APH yang bekerja profesional mengungkap berbagai kasus korupsi, khususnya di Jawa Barat. Menurutnya, kolaborasi media dengan APH penting untuk menciptakan Jawa Barat yang istimewa dan berkeadilan.
“Kolaborasi ini harus mampu menghadirkan Jawa Barat yang lebih bersih,” tegas Alif.
Anggota JHB, Ichsan, menambahkan bahwa APH harus membuka akses seluas mungkin bagi jurnalis untuk meliput kasus korupsi. Transparansi dianggap krusial agar akuntabilitas publik terjaga.
Ia juga meminta APH di Jawa Barat berani bergerak tanpa ragu.
“Jangan ragu mengusut korupsi. Rakyat ada di belakang aparat penegak hukum bila kasus dibongkar tuntas,” ujarnya.
Dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia, JHB menggelar diskusi, aksi orasi, dan membentangkan spanduk antikorupsi di depan Pengadilan Tipikor Bandung sebagai bentuk komitmen perlawanan terhadap praktik korupsi.
