GARUT – Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Barat sukses menyelenggarakan Orientasi Kerja Pengurus di kawasan Cipanas, Garut, pada Jumat (23/1/2026).
Kegiatan strategis ini dihadiri oleh sekitar 60 peserta yang merupakan perwakilan dari 24 Pengurus Cabang (PC) PMII se-Jawa Barat.
Mengusung tema “Menentukan Gerak, Menegaskan Posisi dan Keberpihakan, serta Menyalakan Kembali Api Pergerakan,” orientasi ini bertujuan merumuskan grand design organisasi sekaligus memperkuat sinergitas antar pengurus PMII dan KOPRI.
Ketua PKC PMII Jawa Barat, Rusli Hermawan, menegaskan bahwa agenda ini bukan sekadar formalitas organisasi, melainkan ruang ideologis untuk menyatukan langkah perjuangan kader.
”Di sinilah kita memastikan setiap program kerja selaras dengan nilai dasar pergerakan, Aswaja An-Nahdliyah, serta komitmen kebangsaan. PKC PMII Jabar memikul tanggung jawab besar mengingat dinamika sosial dan politik di Jawa Barat sangat kompleks,” ujar Rusli dalam sambutannya.
Rusli juga menggarisbawahi posisi PMII terhadap kekuasaan. Menurutnya, PMII adalah organisasi yang bergerak atas dasar nilai, bukan kepentingan kekuasaan semata.
Meski tidak anti terhadap politik, PMII secara tegas menolak praktik politik yang mengorbankan integritas.
”PMII harus hadir sebagai kekuatan moral dan intelektual. Kita harus kritis terhadap kekuasaan, namun tetap konstruktif dalam menawarkan solusi bagi masyarakat,” tegasnya.
Melalui orientasi kerja ini, diharapkan seluruh pengurus mampu memahami peran struktural masing-masing untuk menciptakan program kerja yang adaptif, kritis, dan transformatif bagi kebutuhan kader maupun masyarakat luas.
Acara ini juga diperkuat dengan pemaparan materi dari sejumlah tokoh penting, diantaranya Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Fraksi PKB Acep Jamaludin, Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Aceng Malki, Anggota DPRD Jawa Barat Taufik Nurrohim, serta pengurus KOPRI PMII Nidzom Fikri.
Berbagai topik strategis dikupas tuntas dalam sesi tersebut, mulai dari Ideologi Politik Organisasi, Paradigma Kaderisasi, hingga strategi penguasaan ruang publik dan kebijakan. (*)
