BANDUNG,- Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Bedi Budiman meminta agar para Aparatur Sipil Negara (ASN) agar selalu dapat menjaga netralitas sebagai aparatur Negara di masa kontestasi politik saat ini.
Tidak terkecuali unsur TNI dan Polri yang menjadi pengaman dikala politisi sedang berkontestasi.
Terlebih, pada masa kontestasi politik rawan muncul kasus-kasus yang tidak mencerminkan sikap saling menghormati perbedaan, isu SARA dan intoleransi.
“Tahun 2024 adalah masa kontestasi politik, dimana Pilpres, Pileg dan Pilkada serentak digelar ditahun yang sama. Hal ini tentu akan berdampak pada suhu politik yang luar biasa. Saya berharap kepada komponen yang berada di pemerintahan TNI POlri ASN, Kejaksaan dan lainnya agar menjadi katalis atau perekat rakyat Indonesia,” ungkap politisi PDI Perjuangan ini.
Menurut Bedi, Pemilu 2019 harus menjadi pembelajaran dimana pada masa itu bangsa ini terbelah lantaran berbeda pilihan.
Ia percaya, ASN, TNI, Polri, Kejaksaan dan instrumen lainnya mampu bersinergi menjadi satu kekuatan efektif untuk mengawal masyarakat pada tahun politik.
“Saya percaya karena pada pandemi covid 2020 ternyata sinergitas ASN, TNI, Polri sampai ke lini terbawah menjadi kekuatan yang efektif untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat, penegakan aturan, tanggap darurat dan lainnya. Belajar dari situ, maka fitrahnya kita adalah bangsa yang bergotong royong, inilah kekuatan dan kearifan diri kita sebagai bangsa Indonesia,” bebernya.
Bedi mengatakan wawasan kebangsaan ini harus tercermin dalam seorang ASN agar marwahnya kembali muncul,
“ASN bukan hanya seorang profesional yang tanpa value nilai-nilai kebangsaannya, bukan hanya sekedar profesional yang melek teknologi. Tapi wawasan kebangsaan itu adalah jatidiri dia sebagai bangsa indonesia. Jangan sampai terpengaruhi value-value atau ideologi lain,” tandas legislator dari daerah pemilihan Jabar 13 (Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Kuningan) ini. (adv)
