BANDUNG. – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan komitmen partainya dalam gerakan merawat bumi saat membuka Konferensi Daerah dan Konferensi Cabang PDIP Jawa Barat, Minggu, (7/12).
Mengusung tema “Sabilulungan Ngarawat Bumi”, forum ini disebut bukan sekadar agenda internal partai, melainkan ikhtiar politik untuk meneguhkan tanggung jawab moral terhadap krisis ekologis yang kian nyata.
Menurut Hasto, sejarah komitmen PDIP terhadap isu lingkungan bukan hal baru. Di Jawa Barat, misalnya, upaya penyelamatan mata air Citarum hingga gerakan merawat Sungai Ciliwung telah menjadi bagian dari langkah-langkah partai mengembalikan sungai sebagai jalan peradaban.
“Serangkaian bencana alam berskala besar di berbagai provinsi harus menjadi pengingat bahwa seluruh rakyat Indonesia wajib bergotong-royong. Kita bantu pemerintah, bantu masyarakat, dan bergerak dengan nilai kemanusiaan agar warga terdampak lekas mendapat pertolongan,” ujarnya.
Ia menegaskan, percepatan penanganan bencana harus dilakukan simultan: mencegah penyebaran penyakit, memulihkan infrastruktur, dan memastikan kehidupan rakyat kembali berjalan. Pada Konferda ini, PDIP merumuskan sikap politik partai terkait lingkungan, pemberdayaan rakyat, serta arah program strategis untuk Jawa Barat dan Indonesia.
Melalui rekening Yayasan Mega Gotong Royong, partai kembali menggerakkan solidaritas. Kader dari Aceh, Sumbar, hingga Jawa Barat dipimpin masing-masing oleh Risma, Ripka, dan Ono dihimpun untuk membantu para korban.
“Masalah kemanusiaan tidak mengenal pilihan politik, suku, agama, atau status sosial. Gotong royong adalah kewajiban,” tegas Sekjen.
Ia mengingatkan, rentetan bencana adalah isyarat bahwa alam sedang murka. Karena itu, politik harus kembali ke orientasi merawat bumi. Kesalahan kebijakan masa lalu mesti diluruskan: pembalakan liar, tambang ilegal, hingga alih fungsi lahan yang tak terkendali harus dihentikan.
“Fakta menunjukkan bencana ekologis terjadi akibat pembiaran yang panjang. Kayu hanyut di sungai adalah bukti ada yang tidak beres. Kita butuh koreksi menyeluruh dari hulu kebijakan sampai hilir kesadaran rakyat untuk menjaga bumi,” katanya.
PDIP, lanjutnya, terus mendorong kebijakan ramah lingkungan termasuk moratorium hutan. Ia menegaskan, hutan sebagai paru-paru dunia tidak boleh dikorbankan. Konversi hutan menjadi kebun sawit harus dihentikan.
“Bu Mega, merujuk data WALHI, adalah satu-satunya presiden selain Bung Karno yang tidak mengeluarkan izin perluasan sawit. Hutan adalah ekosistem kehidupan, dan itu harus dijaga,” tambahnya.
Kerusakan hutan yang bersifat sistemik, menurut Sekjen, harus dijawab dengan langkah negara. PDIP mendorong pemerintah menetapkan rangkaian bencana ekologis ini sebagai bencana nasional agar kesadaran publik meningkat dan pencegahan bisa dilakukan secara menyeluruh.
Selain isu lingkungan, Sekjen juga menyinggung kajian internal mengenai desain sistem demokrasi, termasuk model pemilihan kepala daerah. Evaluasi dilakukan untuk memastikan semua mekanisme politik menghasilkan kepemimpinan yang kuat, demokratis, dan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi serta menekan kemiskinan.
“Kami menampung aspirasi rakyat. Konstitusi menegaskan kepala daerah harus dipilih secara demokratis melalui pemilu yang jujur dan adil. Beban biaya politik memang besar dan sering menjadi pintu korupsi. Semua ini kami kaji,” ujarnya.
Hasil kajian tersebut akan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional PDIP awal 2026. “Yang utama adalah manfaat bagi rakyat dan kualitas demokrasi,” tutupnya.
