BANDUNG. – Upaya menghadirkan keterwakilan perempuan di gelanggang politik Jawa Barat terus digencarkan. Meski beragam strategi sudah ditempuh, tingkat keterpilihan perempuan pada Pemilu terakhir justru turun dari 24 persen menjadi 22,5 persen.
Kondisi ini menjadi catatan serius Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) DPRD Jawa Barat.
Ketua KPP DPRD Jabar Periode 2019 – 2024 Ineu Purwadewi Sundari menegaskan bahwa perjuangan mencapai kuota 30 persen perempuan di politik tak boleh kendor.
“Banyak kendala, iya. Tapi kita harus tetap semangat. KPP sudah melakukan langkah strategis untuk mendorong partisipasi perempuan dalam pemilu, event-event politik, hingga keterpilihan mereka,” ujar Ineu, usai acara Pelantikan Pengurus KPP DPRD Jabar Periode 2024 – 2029, di DPRD Jabar, Bandung, Jumat (15/11)
Menurutnya, pemerintah provinsi sudah menyediakan ruang seperti sekolah politik dan sekolah perempuan. Namun kesadaran perempuan untuk ikut berpolitik, partisipasi di pemilu, hingga keterlibatan anak muda perempuan masih harus terus digenjot.
“Faktanya, banyak perempuan yang mundur karena pragmatisme politik di lapangan. Tantangannya besar,” jelasnya.
Ineu juga menyoroti masih adanya kader perempuan yang enggan maju kembali karena tekanan dan dinamika politik praktis. Di sisi lain, regenerasi harus berjalan, termasuk menyasar pemilih muda Gen Z dan milenial yang pada 2029 diprediksi mencapai 60 persen pemilih Jabar.
Sementara itu, Ketua KPP DPRD Jabar periode 2024–2029, Siti Muntamah, menegaskan bahwa amanah yang ia emban bukan tugas ringan.
“Saya tidak sendiri. Ada 27 perempuan hebat di DPRD Jabar. Mohon doa agar kami bisa menjalankan tugas ini dengan amanah,” ujarnya.
Siti membeberkan beberapa fokus utama KPP Jabar:
1. Legislasi Ramah Perempuan, Anak, dan Keluarga
Menurutnya, hanya perempuan yang memahami langsung persoalan perempuan. Karena itu, KPP akan mendorong lahirnya regulasi yang ramah perempuan, anak, dan keluarga, termasuk isu penyandang disabilitas.
2. Memperjuangkan Anggaran yang Layak
Siti menuturkan bahwa dukungan anggaran sering terpangkas hingga tinggal 10 persen.
“Kami yang harus tempur memperjuangkan anggaran. Karena tanpa anggaran, program perlindungan perempuan dan anak sulit berjalan optimal,” tegasnya.
3. Pengawasan Kuat di Lapangan
KPP akan memperkuat fungsi kontrol, baik melalui komisi maupun turun langsung ke masyarakat.
“Kapasitas perempuan sebagai agent of change harus terus kami tingkatkan. Organisasi perempuan juga perlu mendapat perhatian yang layak,” kata Siti.
4. Menaikkan Keterwakilan Perempuan ke 30 Persen
Target ini menjadi tugas besar KPP Jabar.
“Sekarang 22,5 persen. Turun. Maka harus ada dobrakan. Perempuan harus tahu hak dan kewajibannya, tahu apa yang harus dilakukan saat masuk kontestasi politik,” ujarnya.
Salah satu langkah penguatan adalah melalui Sekolah Politik Perempuan Jawa Barat yang membuka akses pembelajaran sejak awal bagi perempuan yang ingin terjun ke politik.
