BANDUNG. – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, Jumat (31/10/2025), dengan agenda resmi penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Gubernur dan DPRD atas Rancangan KUA serta Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2026, mendadak berubah tegang.
Pasalnya, di tengah agenda pembahasan yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Jabar, Anggota Fraksi PDIP Doni Maradona Hutabarat mengangkat tangan, meminta interupsi sebelum Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan sambutannya.
Dengan nada tegas, Doni menyuarakan keresahan para pekerja tambang di Kabupaten Bogor yang kini tengah menghadapi ketidakpastian akibat berbagai persoalan di lapangan.
“Banyak pekerja tambang di daerah kami yang nasibnya terombang-ambing. Kami ingin tahu langkah konkret Pemprov Jabar dalam menyelesaikan persoalan ini,” ujar Doni di hadapan pimpinan dan seluruh anggota dewan.
Suasana ruang sidang yang sebelumnya tertib pun sontak berubah serius. Semua mata tertuju pada meja pimpinan, menunggu tanggapan dari Gubernur.
Menjawab hal itu, Gubernur Dedi Mulyadi langsung memberikan klarifikasi. Ia memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak tinggal diam dan tengah berupaya mencari solusi menyeluruh terhadap permasalahan tambang di wilayah tersebut.
“Kami memahami keresahan masyarakat dan para pekerja tambang. Saat ini, Pemprov Jabar sedang menyiapkan langkah konkret, termasuk perbaikan infrastruktur jalan di sekitar lokasi tambang,” jelas Dedi.
Namun, Dedi menambahkan, upaya tersebut sementara dihentikan untuk kepentingan evaluasi dan penataan ulang.
“Kami hentikan sementara perbaikan jalan karena kami sedang meninjau ulang dampak lingkungan, perlindungan tenaga kerja, reklamasi, hingga persoalan pungutan liar di lapangan. Kami tidak ingin masalah ini ditangani setengah hati,” tegasnya.
