BANDUNG,– Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, menegaskan komitmen lembaga legislatif bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat sektor pendidikan, serta mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan pertanian—khususnya di wilayah Indramayu dan Cirebon.
Dalam wawancara eksklusif, Ono menjelaskan bahwa tahun 2025 menjadi momentum penting dalam pelaksanaan program prioritas yang telah disepakati antara DPRD dan Gubernur Jawa Barat.
“Sebagai anggota DPRD Provinsi, kami memiliki tiga fungsi utama: anggaran, legislasi, dan pengawasan. Dan tahun ini, kami fokus agar ketiganya berjalan optimal, terutama dalam pengalokasian anggaran yang pro-rakyat,” ujarnya.
Ono mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan—baik jalan provinsi maupun jalan kabupaten—menjadi salah satu fokus utama.
Di wilayah Indramayu dan Cirebon, sejumlah ruas jalan tengah menjalani rekonstruksi, pengaspalan, hingga pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU).
“Di Cirebon, khususnya jalan yang berbatasan dengan Jawa Tengah, pembangunannya dilakukan langsung oleh Pemprov Jabar karena menjadi akses strategis antarprovinsi,” jelasnya.
Ia menambahkan, progres pembangunan jalan provinsi di kedua wilayah tersebut kini telah mencapai lebih dari 70 persen.
Bahkan, Pemprov Jabar juga mulai memfasilitasi pembangunan jalan desa dan jalan usaha tani melalui skema bantuan keuangan kepada kepala desa.
“Target kami jelas: 2025 fokus pada jalan provinsi, 2026 menyasar jalan kabupaten dan desa, hingga pada 2029—akhir masa jabatan Gubernur dan DPRD Jabar—seluruh infrastruktur jalan di Jawa Barat bisa tuntas,” tegas Ono.
Selain infrastruktur, sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam APBD Jawa Barat.
Ono menyebut alokasi anggaran pendidikan mencapai Rp11 triliun—angka tertinggi dibanding pos lainnya.
Di Indramayu dan Cirebon, pembangunan ruang kelas baru terus berlangsung, termasuk rehabilitasi satu unit sekolah yang terdampak bencana.
Di bidang kesehatan, Ono mengungkap rencana strategis alih kelola Rumah Sakit Sentot di Indramayu dari Pemkab ke Pemprov Jabar.
“Rumah sakit ini akan ditingkatkan statusnya menjadi RS milik provinsi, sehingga tidak hanya melayani Indramayu, tapi juga Subang, Cirebon, hingga Majalengka,” katanya.
Ono juga menyoroti pentingnya peran sektor pertanian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia menegaskan dukungan penuh DPRD Jabar terhadap upaya menjadikan Indramayu sebagai lumbung padi nasional.
“Kami terus dorong Pemprov untuk memperkuat sektor pertanian, khususnya tanaman pangan seperti padi. Ini bukan hanya soal produksi, tapi juga ketahanan pangan nasional,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten sangat penting dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil—termasuk perdagangan, perikanan, kelautan, dan industri kecil menengah.
Menjelang pembahasan APBD 2026 yang akan dimulai pekan depan, Ono menegaskan bahwa DPRD Jabar akan terus memastikan anggaran dialokasikan secara tepat sasaran.
“Anggaran infrastruktur melalui Dinas PU Bina Marga mencapai Rp3,1 triliun. Tapi yang tak kalah penting adalah bagaimana program-program ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di akar rumput,” pungkasnya.
Dengan pendekatan terpadu antara infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertanian, Ono optimistis Jawa Barat akan terus melaju sebagai provinsi yang inklusif, produktif, dan berkeadilan hingga akhir periode 2029. (*)
